Pesisir Selatan, Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK), yayasan yang bekerja sama dengan Kemendikbud Ristek, mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang dinilai sukses berkolaborasi dengan Pemprov Sumbar dan perguruan tinggi.

“Ini perdana dilakukan oleh kepala daerah di Indonesia,” ujar Inisiator PSPK, Qonita Beldatis saat audiensi dengan Bupati Pessel Rusma Yul Anwar di Pendopo Ruman Dinas Bupati Pessel, Jumat 21 Juni 2024.

Menurut Qonita, program kolaboratif antara pemerintah daerah (kabupaten) dan pemerintah provinsi merupakan hal baru. Di mana, dalam hal ini pemerintah daerah proaktif terhadap jenjang pendidikan generasinya sehingga kolaborasi tercipta.

Qonita menyebutkan, bahwa pihaknya memang berkeliling Indonesia memperhatikan dan memberikan support terhadap kepala daerah untuk pengembangan pendidikan. Namun, kata dia, tidak banyak kepala daerah berminat berinvestasi di sektor pendidikan, karena dampaknya tidak langsung dirasakan oleh masyarakat.

“Sebenarnya memang kebijakan yang tidak populer bagi kepala daerah, tapi dampaknya akan dirasakan 10 hingga 15 tahun ke depan, karena ini investasi jangka panjang,” ujarnya.

Qonita menambahkan, pendidikan jenjang perguruan tinggi, sebetulnya menjadi urusan pemerintah provinsi dalam tujuan untuk menjaga kualitas hidup yang lebih baik. Namun, Pemkab Pessel ternyata memberikan perhatian besar terhadap hal tersebut.

“Kita optimistis, melalui pendidikan, Pesisir Selatan akan merangkak keluar dari keterpurukan ekonomi,” tuturnya.

Lebih lanjut Qonita mengungkapkan, PSPK dan Pemkab Pessel telah berkolaborasi dalam gerakan Lingkar Daerah Belajar (LDB) sejak 2023. Kerja sama mencakup penyelenggarakan pendidikan program merdeka belajar dan forum penggerak pendidikan.

“Pesisir Selatan adalah daerah pertama yang kerja sama dengan Lingkar Daerah Belajar (LDB) mendukung para tenaga pengajar,” katanya.

Sementara itu, Head Of Legal PSPK, Mandira Bienna Elmir mengatakan, untuk menuntaskan kolaborasi pendidikan antara Pemkab Pessel dengan Pemprov Sumbar pihaknya bakal mengupayakan menyusun regulasi. Baik secara teknis hingga meningkatkan penyusunan ke tingkat nasional.