Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan Pesisir Selatan Hadiri Advokasi Dana Transfer Daerah BOSP TA 2026, Perkuat Tata Kelola Profesional dan Berbasis Kinerja

PADANG — Dalam rangka memperkuat tata kelola Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun Anggaran 2026, Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan menghadiri kegiatan Advokasi Dana Transfer Daerah yang diselenggarakan oleh Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Barat pada 4 hingga 6 Maret 2026 bertempat di The ZHM Premiere Hotel & Convention.

Kegiatan ini menjadi forum strategis yang mempertemukan Tim Teknis BOSP Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, serta jajaran BBPMP Sumatera Barat dengan jumlah peserta sekitar 100 orang. Advokasi ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan dana transfer daerah, khususnya BOSP, berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta selaras dengan prioritas pembangunan pendidikan nasional maupun daerah.

Kabupaten Pesisir Selatan dalam kegiatan tersebut diwakili oleh Sekretaris Dinas Pendidikan H. Darmawi, M.Pd, Pengelola BOS Rio Naldi, S.Pd., M.M, Operator BOS SD, serta Operator BOS perwakilan dari sekolah. Kehadiran unsur pimpinan dan tim teknis ini menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam meningkatkan kualitas tata kelola dana pendidikan.

Seiring dengan diberlakukannya kebijakan efisiensi dan transparansi anggaran, pengelolaan dana BOSP dituntut untuk semakin profesional dan berbasis kinerja. Dana BOS tidak lagi hanya berorientasi pada tingkat serapan anggaran, tetapi harus mampu menunjukkan dampak nyata terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan dan capaian hasil belajar peserta didik. Oleh karena itu, perencanaan dan penggunaan anggaran harus berbasis kebutuhan riil sekolah serta didukung oleh data yang akurat.

Selama tiga hari pelaksanaan, peserta mendapatkan penguatan kebijakan dan regulasi BOSP Tahun Anggaran 2026, optimalisasi pemanfaatan sistem pendukung seperti SIPLAH dan MARKAS, identifikasi permasalahan pengelolaan BOS di daerah, serta penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) berbasis data. Kegiatan dilaksanakan melalui metode ceramah, diskusi, presentasi, dan kerja kelompok guna mendorong partisipasi aktif serta berbagi praktik baik antar daerah.

Melalui kolaborasi dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta satuan pendidikan, diharapkan tata kelola BOSP dapat semakin efektif, tepat sasaran, dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Penguatan monitoring dan evaluasi, serta pelaporan yang transparan dan akuntabel, menjadi fondasi dalam membangun sistem pengelolaan dana pendidikan yang berintegritas.

Dalam implementasinya, pengelolaan dana BOSP Tahun Anggaran 2026 wajib berpedoman pada regulasi terbaru, termasuk Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2026 serta petunjuk teknis (juknis) yang telah diterbitkan sebagai acuan resmi bagi satuan pendidikan dalam menggunakan dana BOS. Kepatuhan terhadap regulasi tersebut menjadi kunci untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan tertib administrasi, sesuai ketentuan, serta benar-benar mendukung kebutuhan prioritas satuan pendidikan.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan, H. Darmawi, M.Pd, menyampaikan bahwa kegiatan advokasi ini sangat penting untuk menyamakan persepsi dan memperkuat kapasitas pengelola di daerah. Menurutnya, sinergi antar pemangku kepentingan menjadi kunci dalam membangun tata kelola BOSP yang lebih profesional dan berdampak nyata bagi peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Dengan komitmen bersama, Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan bertekad untuk terus mengawal pengelolaan dana BOSP agar semakin tertata, transparan, dan berorientasi pada hasil belajar peserta didik, demi terwujudnya pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.